Bawaslu Baubau Awasi Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Dalam Pemilu 2029

BAWASLUBAUBAU-Bawaslu Kota Baubau akan memastikan pemenuhan hak kelompok rentan dalam Pemilu 2029 mendatang. Melalui program diskusi bertajuk "Kabanti", Bawaslu Kota Baubau membahas langkah pencegahan pelanggaran yang lebih inklusif.

Anggota Bawaslu Kota Baubau, Almin,ST mengungkapkan salah satu penyebab kelompok rentan memilih tidak menyalurkan hak pilihnya karena kurangnya perhatian kepada mereka. Oleh karena itu, kedepannya harus ada perbaikan dan evaluasi pengawasan.

"Dalam kampanye misalnya, teman-teman disabilitas tidak muncul. Maka yang harus kita pikirkan bagaimana visi-misi calon bisa sampai ke mereka. Termasuk bagaimana memastikan tersedianya braille di setiap TPS untuk mengurangi tingkat Golputnya mereka," ungkapnya saat menjadi pemantik diskusi perdana program Kabanti.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin,S.Pd mengingatkan tantangan Pemilu kedepannya jauh lebih kompleks dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Ia mencontohkan, majunya kembali para petahana (kepala daerah dan DPRD) untuk mempertahankan jabatan, ditambah dinamika regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan Bawaslu sebagai pemutus dalam pelanggaran Pemilu, ini menuntut Bawaslu untuk lebih sigap agar tidak "babak belur" menghadapi tingginya potensi sengketa dan pelanggaran.

Oleh karena itu, program Kabanti menjadi langkah tepat untuk diskusi peningkatan SDM pengawas Pemilu dan memetakan potensi pelanggaran kedepannya.

"Karena di masyarakat yang dia tau kita semua adalah pengawas Pemilu, tidak memilih itu divisi apa. Maka kita semua harus siap," pintanya saat membuka diskusi perdana Kabanti.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Safarudin, S.Pd.,M.Pd memaparkan langkah baru Bawaslu melalui SK Nomor 7575/HK.01.01/K1/04/2026 tentang pedoman penyelenggaraan kabijakan inklusif mewajibkan jajaran pengawas Pemilu untuk memastikan masyarakat memperoleh hak setara, aman, dan aksesibel dalam setiap tahapan Pemilu tanpa diskriminatif.

"Makna inklusifitas dalam Pemilu adalah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama, bebas dari diskriminasi, untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan Pemilu baik sebagai pemilih, peserta maupun pengawas," jelasnya saat didapuk sebagai narasumber dalam diskusi perdana Kabanti Bawaslu Baubau via Zoom Meeting, Selasa, (21/07/2026).

Menurutnya, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lansia, anak, korban kekerasan berbasis gender, serta kelompok yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, budaya tidak terpenuhi secara baik hak-haknya dalam setiap tahapan Pemilu, maka diperlukan langkah dan kebijakan yang lebih inklusif kedepannya.

"Harus ada pemenuhan aksesibilitas dan prioritas layanan, pencegahan diskriminasi dan lainnya. Hal itu bisa terlaksana dimulai dengan adanya rumusan kebijakan atau regulasi yang inklusif bagi mereka," jelas Staf HP2H Bawaslu Kota Baubau ini.

Menanggapi hal ini, dalam diskusi yang berlangsung, Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, LM. Suharjono, S.Pd, M.Si mengusulkan pentingnya evaluasi pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu agar lebih mudah melakukan pencegahan berbasis persoalan kewilayahan.

"Lewat pemetaan IKP, kita tau daearah mana yang rawan politik uang, disana kita perkuat pencegahan. Selain itu, wilayah mana juga terdapat kelompok rentan disabilitas, maka di wilayah itu juga kita perkuat langkah apa yang dilakukan agar hak-hak mereka terpenuhi," ungkap Coach diskusi program Kabanti.

Diketahui, kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, seluruh Kepala Subbagian serta Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau.

Kegiatan ini berlangsung dengan diskusi dan tanya jawab dengan pokok kesimpulan agar pencegahan inklusif terhadap kelompok rentan akan lebih ditingkatkan guna memenuhi hak-hak mereka dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, peningkatan SDM Pengawas harus terus dilakukan untuk menyiapkan diri mengahadapi penyelenggaraan Pemilu  2029 mendatang.(Humas)