Lompat ke isi utama

Berita

Bahas Mekanisme Produk Hukum, Bawaslu Baubau Perkuat Tata Kelola Kelembagaan

Foto Narsum

Narasumber "Kabanti" Bawaslu Kota Baubau edisi ke-7, Makmun, S.H saat menyampaikan materi melalui Zoom Meeting pada Selasa, (8/09/2026).

BAWASLUBAUBAU - Bawaslu Kota Baubau menggelar diskusi daring bertajuk "Kabanti" edisi ke-7 untuk membahas mekanisme penyusunan dan pengelolaan produk hukum. Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting pada Selasa, (8/09/2026). Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan, jajaran sekretariat, dan seluruh staf Bawaslu Kota Baubau.

Diskusi ini menghadirkan Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau, Makmun, S.H sebagai narasumber dengan moderator Nova Prihatin Dawasa, S.H.

Dalam pemaparannya, Makmun menjelaskan bahwa produk hukum Bawaslu adalah dokumen formal yang memuat norma, keputusan, kebijakan, atau informasi hukum dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

Ia juga menguraikan alur penerbitan Surat Keputusan di tingkat kabupaten/kota. Prosesnya dimulai dari penyusunan draft oleh divisi terkait, dilanjutkan pemeriksaan internal, verifikasi oleh bagian hukum, perbaikan, finalisasi, hingga penandatanganan oleh pimpinan maupun kepala sekretariat.

"Bagian hukum bukan mengambil alih peran, tetapi setelah draft diterima yang dilakukannya adalah memeriksa kewenangan pihak yang mengeluarkan produk hukum, cek dasar hukum, cek substansi hingga cek tata naskah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas," jelas Makmun.

Menurutnya, alur tersebut penting karena produk hukum Bawaslu tidak hanya untuk konsumsi internal. Beberapa produk hukum wajib dipublikasikan melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar mudah diakses masyarakat.

"Peran JDIH untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan produk hukum Bawaslu agar mudah diakses masyarakat," tambahnya.

foto kedua

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd.,M.AP menegaskan bahwa kekuatan Bawaslu terletak pada kemampuan memahami dan menerapkan hukum pemilu.

"Pengetahuan hukum Pemilu adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas pengawasan. Semakin kuat pemahaman terhadap regulasi, semakin tepat Bawaslu dalam mengambil sikap, mencegah pelanggaran, menangani laporan, menyelesaikan sengketa, dan memastikan setiap proses demokrasi berjalan sesuai koridor hukum," ujarnya.

Sarmin juga menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan kewenangan. "Pahami hukumnya, kuatkan pengawasannya, tegakkan keadilan Pemilu," pungkasnya.

Anggota Bawaslu Kota Baubau Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Almin, S.T, menambahkan diskusi ini diharapkan melahirkan kebiasaan baru dalam penyusunan produk hukum yang sesuai kaidah dan mekanisme.

"Output dari kegiatan ini adalah pemisahan kewenangan masing-masing divisi dalam menyusun produk hukum agar lebih sederhana dan sesuai kaidah. Hal ini perlu dilakukan agar manajemen kelembagaan berjalan sesuai aturan dan memudahkan kerja-kerja kelembagaan," jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau, Ikhwaludin Raziki, S.STP menyebut tema ini sangat strategis sebagai landasan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

"Kami harapkan kepada seluruh jajaran sekretariat untuk memperkuat kinerja kita tentang produk hukum di Bawaslu Kota Baubau," tegasnya.

Melalui "Kabanti" edisi ke-7 ini, Bawaslu Kota Baubau juga merumuskan sejumlah perbaikan dalam alur dan tata kelola produk hukum di lingkungan kerja.

Diketahui, kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta seluruh staf Bawaslu Kota Baubau. Melalui diskusi Kabanti edisi ke-7 ini juga dilahirkan rumusan perbaikan dalam alur dan tata kelola produk hukum yang lebih baik di Bawaslu Kota Baubau.(Humas)

Penulis  : B.Amin & Ld. Asmanang
Foto      : Ld. Asmanang
Editor    : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau