Lompat ke isi utama

Berita

COKLIT BOLEH TERBATAS, TETAPI HAK PILIH WARGA NEGARA TIDAK BOLEH DIBATASI

Ketua

Sarmin, S.Pd., M.AP. (Ketua Bawaslu Kota Baubau) 

Problematika Data Pemilih, Tantangan Pengawasan, dan Agenda Pembenahan Menuju Pemilu 2029

Oleh: Sarmin, S.Pd., M.AP.
Ketua Bawaslu Kota Baubau

1. Data Pemilih: Persoalan Administrasi yang Menyangkut Hak Konstitusional

Menurut Sarmin, S.Pd., M.AP., alumnus Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, pemutakhiran data pemilih tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pekerjaan administratif untuk mencocokkan nama, NIK, alamat, dan status kependudukan. Lebih dari itu, pemutakhiran data pemilih merupakan instrumen negara untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Pesan dalam Quote of The Day, "Coklit boleh terbatas, tapi jaminan dan perlindungan serta kepastian hak pilih warga negara tidak boleh dibatasi", mengandung kritik mendasar terhadap tata kelola data pemilih. Proses Coklit memang dibatasi waktu, wilayah, prosedur, dan kemampuan petugas, tetapi perlindungan hak pilih tidak boleh terhambat oleh kelemahan administrasi maupun ketidakterpaduan data antarlembaga.

Persoalan ini bukan hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi menjadi tantangan nasional. Pada Pemilu 2024, KPU menetapkan DPT sebanyak 204.807.222 pemilih. Besarnya jumlah tersebut memperlihatkan kompleksitas pengelolaan data, terutama menghadapi mobilitas penduduk, perpindahan domisili, kematian, perubahan status kependudukan, data ganda, dan warga yang belum terakomodasi dalam daftar pemilih.

Di Kota Baubau, persoalan ini juga perlu mendapatkan perhatian serius. DPT Pemilu 2024 tercatat sebanyak 108.435 pemilih, sedangkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 108.628 pemilih. Terdapat selisih 193 pemilih antara dua penetapan tersebut. Perbedaan ini tidak serta-merta menunjukkan kesalahan data, tetapi harus menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap perubahan memiliki dasar administrasi dan bukti faktual yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya keterhubungan informasi antara administrasi kependudukan dan data pemilih. Data penduduk yang meninggal dunia belum tentu langsung diperbarui, perpindahan domisili tidak selalu segera tercermin dalam daftar pemilih, sementara perubahan status dan ketidaksesuaian identitas membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemutakhiran data tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya data yang diproses atau cepatnya rekapitulasi diselesaikan. Ukuran utamanya adalah apakah warga yang memenuhi syarat telah terdaftar, apakah data yang tidak lagi memenuhi syarat telah ditangani secara benar, dan apakah setiap perubahan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan.

2. Pengawasan Data Pemilih: Integritas Data, Akuntabilitas, dan Perlindungan Hak

Secara normatif, penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih memiliki landasan hukum yang kuat. UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi pijakan penting dalam menjamin hak pilih dan ketertiban administrasi kependudukan.

Selain itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pengelolaan data warga negara harus memperhatikan keamanan, tujuan pemrosesan, dan batas kewenangan akses. Dalam aspek teknis, PKPU Nomor 7 Tahun 2024 mengatur penyusunan daftar pemilih Pilkada, sedangkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diatur melalui PKPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026. Pengawasan Bawaslu berpedoman antara lain pada Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025.

Menurut Sarmin, persoalan mendasar yang perlu dikritisi adalah jangan sampai data administratif lebih dipercaya daripada fakta kependudukan yang sesungguhnya. Data yang tercatat belum tentu seluruhnya mencerminkan kondisi faktual, sebagaimana warga yang secara nyata memenuhi syarat belum tentu seluruhnya telah terakomodasi.

Dalam konteks tersebut, Bawaslu tidak boleh hanya hadir dalam rapat pleno atau menerima angka rekapitulasi. Pengawasan harus menyentuh substansi data melalui uji petik, pencermatan perubahan, penelusuran informasi, pengawasan langsung, serta pengujian terhadap tindak lanjut rekomendasi.

Ada dua risiko utama yang harus dicegah. Pertama, inclusion error, yaitu masuknya data orang yang sebenarnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Kedua, exclusion error, yaitu tidak tercantumnya warga negara yang sebenarnya memenuhi syarat. Keduanya berpengaruh terhadap integritas daftar pemilih, tetapi warga yang kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih akibat kesalahan administrasi merupakan persoalan serius yang harus memperoleh perhatian khusus.

Bagi Bawaslu Kota Baubau, pengawasan PDPB perlu diarahkan pada wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi, perubahan domisili, penduduk meninggal dunia, pemilih pemula, perubahan status TNI/Polri, serta potensi ketidaksesuaian data antarkelurahan. Pengawasan juga perlu memperkuat koordinasi dengan KPU, Disdukcapil, pemerintah kecamatan, dan kelurahan.

Namun, keterbukaan pengawasan tidak berarti seluruh informasi pribadi pemilih harus dibuka tanpa batas. Bawaslu membutuhkan akses yang memadai dan sah untuk menguji kebenaran data, sementara informasi sensitif seperti NIK dan nomor KK harus tetap dilindungi. Dengan demikian, transparansi dan perlindungan data pribadi harus berjalan beriringan.

3. Agenda Pembenahan dan Mitigasi Data Pemilih Menuju Pemilu 2029

Menghadapi Pemilu 2029, menurut Sarmin, diperlukan perubahan pendekatan dari pemutakhiran data yang bersifat administratif dan periodik menuju tata kelola data pemilih yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis pencegahan. Negara tidak boleh menunggu persoalan muncul ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi harus membangun sistem yang mampu mendeteksi dan menyelesaikan masalah sejak dini.

Pertama, perlu penguatan integrasi informasi antara KPU dan Dukcapil, terutama mengenai peristiwa kematian, perpindahan domisili, perubahan identitas, dan perubahan status kependudukan. Integrasi tersebut harus dilakukan melalui mekanisme pertukaran data yang sah, terukur, aman, dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Kedua, perlu dibangun sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi indikasi data ganda, pemilih meninggal dunia, ketidaksesuaian identitas, serta warga yang belum terakomodasi. Setiap indikasi harus diverifikasi terlebih dahulu dan tidak boleh menjadi dasar penghapusan data secara otomatis.

Ketiga, Bawaslu perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui pemetaan kerawanan data pemilih, uji petik, pemeriksaan faktual, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Pengawasan juga harus didukung akses informasi yang memadai terhadap riwayat perubahan data, dasar koreksi, dan bukti pendukung dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Keempat, diperlukan forum rekonsiliasi data lintas lembaga secara berkala yang melibatkan KPU, Bawaslu, Disdukcapil, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta unsur masyarakat. Forum ini tidak sekadar membandingkan angka, tetapi harus menyelesaikan perbedaan data berdasarkan bukti dan fakta kependudukan.

Kelima, partisipasi masyarakat harus diperkuat. Kampus, sekolah, organisasi kepemudaan, komunitas, dan tokoh masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi serta membantu warga melaporkan persoalan data pemilih. Dalam konteks ini, Bawaslu Kota Baubau dapat mendorong gagasan Gerakan Satu Warga, Satu Identitas, Satu Hak Pilih sebagai gerakan edukasi dan pengawasan partisipatif.

Pada akhirnya, pembenahan data pemilih bukan semata-mata tanggung jawab satu lembaga. KPU bertanggung jawab atas pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, Dukcapil menjaga kualitas administrasi kependudukan, pemerintah daerah mendukung validasi informasi, sedangkan Bawaslu memastikan seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan, akuntabel, dan tidak merugikan hak warga negara.

Pemilu 2029 harus menjadi momentum membangun tata kelola data pemilih yang lebih berkualitas. Demokrasi yang bermartabat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap warga yang memenuhi syarat memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

Sebab, kesalahan data bukan sekadar kesalahan angka. Di balik setiap nama yang tidak tercatat, terdapat hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Coklit boleh terbatas, tetapi perlindungan hak pilih harus tanpa diskriminasi.