Bawaslu Baubau Bahas Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu
|
BAWASLUBAUBAU – Bawaslu Kota Baubau menggelar diskusi mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu. Diskusi ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dalam program "Kabanti" edisi ke-6, pada Selasa (1/09/2026). Hadir sebagai narasumber Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau, Muhammad Amaluddin, S.E., dengan moderator La Rusli, S.Sos.
Dalam paparannya, Amaluddin menjelaskan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Ia memaparkan bahwa pelanggaran administrasi berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan Pemilu di setiap tingkatan.
Materi yang diulas mencakup prosedur penyelesaian pelanggaran administratif, mekanisme pemeriksaan acara cepat, hingga penanganan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
"Tata cara penyelesaian pelanggaran administratif dilakukan melalui beberapa tahapan. Mulai dari penerimaan dan pencatatan laporan, verifikasi awal dan registrasi, pemeriksaan dan klarifikasi, musyawarah dan pengambilan keputusan, hingga pemberitahuan dan tindak lanjut," jelas Amaluddin.
Ia menambahkan, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 juga mengatur tentang pemeriksaan acara cepat. Mekanisme ini merupakan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan secara ringkas dan kilat. Putusannya diterbitkan pada hari yang sama saat dugaan pelanggaran ditemukan atau dilaporkan.
"Pemeriksaan acara cepat dirancang untuk penyelesaian pelanggaran yang sederhana dan jelas. Prosesnya ringkas dengan tahapan yang dipercepat guna memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi peserta Pemilu dan publik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kota Baubau, Irma Nur Wahyuni, S.E., M.Si., menilai tema ini sangat krusial sebagai langkah awal kesiapan kelembagaan.
"Tema ini penting untuk persiapan kita dalam menyongsong pengawasan Pemilu Tahun 2029 nanti, agar kapasitas pengawasan kita semakin kuat," tutur Irma selaku coach kegiatan ini.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd., M.A.P., menegaskan bahwa forum ini menjadi sarana penting untuk saling memperkaya pengetahuan di internal Bawaslu. Ia berharap edisi ke-6 program Kabanti ini dapat menjadi ruang evaluasi kolektif demi memaksimalkan pengawasan Pemilu di masa depan.
"Jika tidak ada pelanggaran, bukan berarti kita tidak berhasil. Justru itu tanda kita tuntas dalam upaya pencegahan. Kita mengadopsi strategi Bawaslu RI, di mana pada Pemilu 2024 lalu kita lebih banyak melakukan pencegahan. Salah satu buktinya adalah banyaknya saran perbaikan yang kita layangkan," kata Sarmin.
Sarmin menilai strategi pencegahan tersebut sangat efektif dalam meminimalisasi pelanggaran, termasuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelanggaran administratif lainnya. Bawaslu Baubau berkomitmen memperkecil ruang pelanggaran dengan memetakan dan menganalisis kerawanan hingga ke tingkat kelurahan, lalu dikoordinasikan secara intensif dengan Panwaslu Kecamatan.
Ia mencontohkan wilayah Kecamatan Kokalukuna yang memiliki riwayat tingkat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertinggi pada Pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil pemetaan, kerawanan dipicu oleh adanya pihak-pihak yang memfasilitasi warga yang tidak berhak pilih seperti warga yang baru turun dari kapal untuk mencoblos.
"Kami berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk mengidentifikasi warga yang baru masuk. Kami juga memperkuat jajaran penyelenggara di tingkat bawah agar tidak meloloskan orang yang tidak berhak memilih. KPPS diinstruksikan untuk segera berkoordinasi ke tingkat atas, kelurahan, atau kecamatan jika menemukan potensi tersebut, jangan mengambil langkah sendiri. Pola mitigasi ini kami terapkan di seluruh kecamatan," tegasnya.
Selain kerawanan wilayah, potensi pelanggaran netralitas ASN juga dimitigasi secara ketat. Bawaslu terus memberikan masukan dan imbauan di setiap kegiatan agar ASN tidak terlibat dalam aksi yang mengarah pada keberpihakan politik.
"Prinsip kehadiran kita di lapangan adalah memperkuat pencegahan melalui imbauan, koordinasi, dan sosialisasi. Jika masyarakat dan peserta Pemilu mendapatkan informasi yang cukup mengenai regulasi, mereka akan menahan diri dari tindakan melanggar. Bagi kami, penanganan pelanggaran adalah upaya terakhir dalam penyelesaian masalah," pungkas Sarmin.
Menutup kegiatan tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau, Ikhwaluddin Raziki, S.STP., kembali memotivasi seluruh pegawai sekretariat untuk terus mengasah kemampuan diri. Ia mengimbau jajarannya agar memanfaatkan program Kabanti sebagai ruang diskusi dan evaluasi yang konstruktif guna mengoptimalkan kinerja penanganan pelanggaran menjelang Pemilu 2029.
Diketahui, kegiatan ini berlangsung dengan sesi diskusi antara peserta dengan narasumber tentang proses penanganan pelanggaran administrasi hingga evaluasi proses guna perbaikan dan persiapan pengawasan penyelenggaraan Pemilu kedepannya. (Humas)
Penulis : B. Amin & Ld. Asmanang
Foto : Ld Asmanang
Editor : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau