Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Baubau Ikuti Monev Pengelolaan JDIH Bawaslu Sultra

jdih

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra, H. Heri Iskandar saat menyampaikan arahan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara secara daring, Selasa (20/10/2026).

BAWASLUBAUBAU – Bawaslu Kota Baubau mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara secara daring, Selasa (21/10/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengelolaan JDIH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mengidentifikasi kendala, serta meningkatkan kapasitas pengelola sesuai standar tata kelola dokumentasi dan informasi hukum.

Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Sultra, Rezky Olivia Weryana Abunawas, S.H., M.Kn.,menyampaikan, monev ini juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan sebagai bahan perbaikan dan merumuskan tindak lanjut.

"Yang ditargetkan adalah tersedianya hasil monev pengelolaan JDIH Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatnya pemahaman dan kapasitas pengelola," ujarnya.

jdih

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra, H. Heri Iskandar menegaskan bahwa pengelolaan JDIH bukan sekadar kegiatan rutin untuk menggugurkan kewajiban.

"Kegiatan JDIH sebagai wadah evaluasi menjadi bentuk keseriusan kita dalam ber-Bawaslu," tegasnya.

Ia berharap forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang terbuka untuk menyampaikan evaluasi kinerja di masing-masing daerah. Ia juga meminta operator baru untuk tidak ragu berkonsultasi.

"Saya harap para operator baru tidak malu bertanya. Peningkatan SDM pengelola JDIH di kabupaten/kota akan berdampak baik bagi kualitas dan keterpaduan JDIH Bawaslu kita," katanya.

Menurutnya, kehadiran narasumber yang ahli di bidangnya diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan kegiatan dan meningkatkan kualitas layanan informasi hukum.

Anggota Bawaslu Kota Baubau, Almin yang mengikuti kegiatan ini berharap pengelolaan JDIH Bawaslu Kota Baubau ke depan semakin optimal dalam memberikan layanan informasi hukum kepada publik.

Monev tersebut diikuti Tim Pengelola JDIH Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sultra, Anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Sultra yang membidangi hukum, Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum, serta operator JDIH kabupaten/kota se-Sultra. (Humas)

Penulis    : B. Amin 
Editor     : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau