Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Baubau Tekankan Validasi Data dan Koordinasi dengan Disdukcapil pada Pleno PDPB

Ketua bawaslu baubau

Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd., M.A.P., saat menyampaikan sejumlah masukan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 di Kantor KPU Kota Baubau, Rabu (30/9/2026).

BAWASLUBAUBAU – Bawaslu Kota Baubau menekankan pentingnya validasi data dan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).

Masukan itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd., M.A.P., pada rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 di Kantor KPU Kota Baubau, Rabu (30/9/2026).

Sarmin yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Baubau itu mengatakan, pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) harus diperkuat melalui sinkronisasi dengan data Dukcapil.

Hal itu diperlukan untuk memastikan perubahan status pemilih, seperti meninggal dunia, pindah domisili, maupun alih status menjadi anggota TNI atau Polri, memiliki dasar yang sah.

"Setiap perubahan status dalam daftar pemilih harus didukung dokumen administrasi kependudukan yang sah dan dapat diverifikasi," ujarnya.

Menurutnya, perubahan data pemilih tidak boleh hanya berdasarkan informasi lisan atau temuan lapangan. Perubahan harus memiliki jejak administrasi yang jelas agar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Dengan begitu, setiap perubahan elemen data dapat ditelusuri sumber dan dasar hukumnya sehingga meminimalkan potensi kesalahan," katanya.

Ia menjelaskan, Bawaslu telah melakukan konfirmasi kepada Dukcapil terhadap sejumlah temuan dalam proses Coktas. Hasil konfirmasi itu dikaitkan dengan pengecekan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan objektivitas dan validitas data.

"Verifikasi ini bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan data yang direkapitulasi KPU tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga akurasi substantif," tegasnya.

Sarmin menilai, penyusunan PDPB membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. KPU berwenang melakukan pemutakhiran, Bawaslu mengawasi prosesnya, dan Dukcapil memastikan validitas administrasi kependudukan.

pleno pdpb tw 3

"Koordinasi tidak seharusnya dilakukan hanya ketika ada persoalan, tetapi harus dibangun secara berkelanjutan sebagai mekanisme pencegahan," ujarnya.

Bawaslu Kota Baubau berkomitmen mengawal setiap tahapan PDPB agar menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kualitas PDPB tidak hanya diukur dari jumlah data yang diperbarui, tetapi dari sejauh mana setiap perubahan dapat dibuktikan dan diverifikasi. Data pemilih yang valid adalah fondasi untuk menjamin hak konstitusional warga negara," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Kota Baubau, La Saali, mengungkapkan adanya penambahan 1.357 pemilih pada PDPB Triwulan III tahun 2026.

"Pada Triwulan II jumlah pemilih Kota Baubau sebanyak 113.040 pemilih, pada Triwulan III menjadi 114.397 pemilih yang terdiri dari 55.022 pemilih laki-laki dan 59.375 pemilih perempuan," ungkapnya.

Pemilih baru tersebut tersebar di delapan kecamatan di Kota Baubau.

foto bersama pleno

Diketahui, rapat pleno dibuka oleh Anggota KPU Kota Baubau, Farida, S.H., dan dihadiri Bawaslu Kota Baubau, Disdukcapil, Badan Kesbangpol, Polres Baubau, Kodim 1413/Buton, Lapas Kelas IIA Baubau, dan Imigrasi Kelas II Non-TPI Baubau.(Humas)

 

Penulis   : B. Amin & Ld. Asmanang
Foto       : B. Amin
Editor     : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau.