Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Baubau Perkuat Penyusunan Kajian Dugaan Pelanggaran Pilkada

diskusi kabanti sembilan bawaslu baubau

Suasana diskusi Kabanti Bawaslu Kota Baubau edisi kesembilan yang digelar via Zoom Meeting, Selasa (22/9/2026).

BAWASLUBAUBAU- Bawaslu Kota Baubau memperkuat kapasitas jajaran dalam penyusunan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penguatan tersebut dibahas dalam diskusi Kabanti Bawaslu Kota Baubau edisi kesembilan yang digelar via Zoom Meeting, Selasa (22/9/2026). Diskusi mengulas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan perubahannya dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd., M.AP. mengatakan, diskusi Kabanti menjadi ruang penguatan kapasitas jajaran dalam memahami regulasi dan meningkatkan kemampuan teknis penyusunan kajian dugaan pelanggaran.

“Pemahaman regulasi harus terus di-upgrade agar setiap jajaran mampu membaca fakta, mengidentifikasi unsur pelanggaran, menilai bukti, serta menyusun kajian secara objektif, sistematis, dan sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.

Menurutnya, Kegiatan ini juga menjadi refleksi dan evaluasi pengawasan, serta upaya memitigasi potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang.

“Penguatan kapasitas, kesamaan pemahaman regulasi, dan ketepatan dalam menyusun kajian adalah fondasi untuk menghadirkan pengawasan yang profesional, objektif, dan berintegritas,” katanya.

Senada dengan itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kota Baubau, Muh. Syahran S., mengatakan, pembahasan kajian dugaan pelanggaran penting sebagai persiapan pengawasan pemilihan ke depan.

"Harapannya, pengetahuan tentang kajian ini tidak hanya di Divisi P3S, tetapi semua divisi harus mampu. Kita berharap semua tahu bagaimana alurnya dari awal hingga akhir penanganan pelanggaran diproses," ungkapnya selaku pemantik diskusi.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Baubau, Almin, S.T., mengatakan, diskusi Kabanti membahas alur penanganan pelanggaran hingga melahirkan kajian dugaan pelanggaran sesuai mekanisme Perbawaslu.

"Jadi indikator ketika kita bicara soal kajian, maka alur kajian yang harus kita dalami dan tuntaskan dalam diskusi saat ini," katanya.

foto sembilan

Narasumber kegiatan, Hasno, S.H.I., menjelaskan, kajian dugaan pelanggaran Pemilihan merupakan tulisan hasil rangkaian proses administrasi, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisis hukum, kesimpulan, dan rekomendasi atas temuan dan/atau laporan.

Dokumen tersebut menjadi dasar untuk memutuskan suatu temuan atau laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran, jenis pelanggaran tertentu, serta sanksi yang direkomendasikan kepada pihak berwenang.

"Dari berkas laporan dugaan pelanggaran dilakukan pengkajian menggunakan Formulir Model A.11. Dokumen kajian ini bersifat rahasia," jelasnya.

Staf Divisi P3S Bawaslu Kota Baubau itu juga menguraikan tata cara pengisian posisi kasus, data, analisis, kesimpulan, hingga penyusunan rekomendasi dalam Formulir Model A.11.

"Dari hasil kajian bisa dilihat apakah jenis pelanggaran itu masuk sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilihan, ataupun pelanggaran peraturan lainnya," tutupnya.

Diskusi dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, serta seluruh staf. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi pengawasan tahapan sebelumnya sekaligus persiapan menghadapi pengawasan Pemilu dan Pemilihan mendatang. (Humas)

 

Penulis  : B.Amin & Ld. Asmanang
Editor    : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau