Bawaslu Kota Baubau Soroti Tata Kelola Data Parpol di Forum Konsultasi Publik
|
BAWASLUBAUBAU - Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd., M.AP menyoroti pentingnya tata kelola data Partai Politik (parpol). Menurutnya, data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, serta struktur organisasi harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi faktual dan ketentuan administrasi kepemiluan.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik yang digelar di ruang rapat KPU Kota Baubau, Senin (28/9/2026).
"Data kepengurusan, keanggotaan, alamat kantor, serta struktur organisasi harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi faktual dan ketentuan administrasi kepemiluan," katanya.
Dikatakannya, tata kelola data partai politik menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian sejak awal tahapan Pemilu.
"Persoalan muncul ketika terdapat data yang tidak mutakhir, tidak konsisten, atau sulit diverifikasi. Kondisi tersebut dapat memicu perbedaan antara data administratif dengan fakta di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan pada proses pendaftaran, verifikasi, maupun pemutakhiran data partai politik," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan sistem digital sebagai faktor penting. Transformasi administrasi kepemiluan yang berbasis digital menuntut partai politik memiliki operator yang kompeten serta mekanisme internal yang mampu memastikan setiap data dan dokumen diinput secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
Karena itu, Bawaslu mendorong partai politik untuk membangun tata kelola data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui validasi berkala, pembaruan data secara konsisten, penguatan kapasitas SDM, serta pengawasan internal.
"Pada akhirnya, kualitas data partai politik bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari akuntabilitas dan integritas demokrasi. Semakin tertib data dan kelembagaan partai politik, semakin kuat pula fondasi penyelenggaraan Pemilu yang transparan, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Diketahui, Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah untuk menyerap masukan pemangku kepentingan dalam penyempurnaan penyusunan standar pelayanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik yang transparan dan partisipatif.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kota Baubau, Akademisi sebagai narasumber, Sekretaris DPRD, Disdukcapil, Badan Kesbangpol, Polres Baubau, Dandim 1413 Buton, Kejari Baubau, Ketua/Perwakilan Parpol se-Kota Baubau, Media Massa serta Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor Kota Baubau. (Humas).
Penulis : B. Amin & Ld. Asmanang
Foto : Ld. Asmanang
Editor : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau.