La Ode Muhamad Suharjono: Fungsi Kesekretariatan Harus Bertransformasi Jadi Sistem Komunikasi Publik Terencana
|
BAWASLUBAUBAU – Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Baubau, La Ode Muhamad Suharjono, S.Pd., M.Si., menegaskan fungsi kesekretariatan harus bertransformasi dari sekadar publikasi kegiatan menjadi sistem komunikasi publik terencana.
Penegasan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi daring “Ngobrol Kamis: Satu Hari Banyak Makna” yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (15/10/2026).
Diskusi yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting mulai pukul 10.00 WITA tersebut mengusung tema “Penguatan Dukungan Komunikasi Publik Kesekretariatan Menuju Pemilu 2029: Informasi Cepat, Akurat, Inklusif, dan Responsif terhadap Disinformasi”.
Kegiatan dibuka dengan pengantar Anggota Bawaslu Sulawesi Tenggara, Bahari, S.Si., S.H., M.P., M.H., dan dipantik oleh Kabag Humas Bawaslu Sultra, Rezky Olivia Weryana Abunawas, S.H., M.Kn. Forum dipandu La Ode Baramudin, S.E., Staf Bawaslu Kota Kendari selaku moderator.
Hadir sebagai narasumber dua pejabat kesekretariatan, yakni Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat, Wa Ode Hasna Ofi, S.Pi., dan Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Baubau, La Ode Muhamad Suharjono, S.Pd., M.Si.
Dalam paparannya berjudul “Penguatan Dukungan Komunikasi Publik Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota”, Suharjono menjelaskan transformasi tersebut harus mengintegrasikan empat aspek utama: pengelolaan data, dokumentasi, pelayanan informasi, dan pengelolaan kanal media.
“Sekretariat Bawaslu adalah enabler komunikasi publik. Melalui tata kelola data yang benar, informasi terbuka, komunikasi efektif, dan pelayanan responsif, kita membangun fondasi kepercayaan publik atau public trust terhadap kelembagaan pengawas Pemilu,” tegas Suharjono.
Pada kesempatan itu, ia memaparkan empat praktik baik (best practices) yang harus diterapkan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pertama, Satu Data, Satu Pintu Informasi. Seluruh informasi harus melalui alur: Kumpulkan – Verifikasi – Klasifikasi – Validasi – Publikasi – Arsipkan. Tujuannya untuk mencegah kesimpangsiuran data di publik.
Kedua, Satu Narasi Kelembagaan. Fakta, data, dan pesan yang disampaikan ke publik harus konsisten dan hanya disampaikan melalui juru bicara atau kanal resmi terverifikasi.
Ketiga, Manajemen Isu dan Disinformasi. Penanganan isu harus berbasis protokol tanggap cepat: Deteksi – Verifikasi – Koordinasi – Klarifikasi – Monitoring. Ia menekankan agar tidak merespons isu berdasarkan asumsi.
Keempat, Dokumentasi sebagai Aset Informasi. Arsip foto, video, berita, dan dokumen penanganan perkara harus dikelola terstruktur sebagai basis data layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Ia juga mengingatkan jajaran kesekretariatan untuk berpegang pada Lima Komitmen, yakni Cepat, Tepat, Terbuka, Terintegrasi, dan Akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 juncto Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022.
Melalui forum tersebut, Bawaslu Kota Baubau berkomitmen meningkatkan kualitas kehumasan dan keterbukaan informasi sebagai fondasi menyongsong Pemilu 2029 yang profesional dan tepercaya. (Humas)
Penulis : B. Amin & Ld. Asmanang
Foto : Ld. Asmanang
Editor : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau