Lompat ke isi utama

Berita

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Coktas: Penguatan Peran dan Koordinasi Kelembagaan

Ketua bawaslu baubau

Foto: Sarmin, S. Pd., M. AP. (Ketua Bawaslu Kota Baubau). 

Ditulis oleh: Sarmin, S. Pd.,M. AP (Ketua Bawaslu Kota Baubau). 

Bawaslu Kota Baubau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang dilaksanakan KPU Kota Baubau sebagai bagian dari proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pengawasan ini tidak hanya diarahkan untuk memastikan kesesuaian prosedur, tetapi juga memperkuat fungsi kontrol kelembagaan agar setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara objektif, akurat, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, KPU Kota Baubau memiliki peran utama dalam melaksanakan dan mengelola proses pemutakhiran data pemilih, termasuk melakukan pencermatan, pemutakhiran, verifikasi, dan penyusunan data sesuai ketentuan. Sementara itu, Bawaslu Kota Baubau menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses tersebut berlangsung sesuai regulasi, menguji kesesuaian data dengan kondisi faktual, mengidentifikasi potensi kerawanan, serta memastikan setiap permasalahan yang ditemukan memperoleh tindak lanjut. Dengan pembagian fungsi tersebut, koordinasi kelembagaan harus ditempatkan sebagai instrumen penting untuk menjaga kualitas proses sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan antara data administratif dan kondisi faktual di lapangan.

Pengawasan Coktas juga membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan kelurahan, serta instansi terkait administrasi kependudukan. Masing-masing memiliki peran sesuai kewenangannya dalam menyediakan, mengonfirmasi, dan memperbarui informasi yang relevan dengan status kependudukan masyarakat. Koordinasi tersebut menjadi penting karena dinamika data pemilih tidak dapat dilepaskan dari perubahan kependudukan, seperti kematian, perpindahan domisili, perubahan identitas, pemilih baru, maupun perubahan status lainnya.

Bawaslu memastikan bahwa koordinasi antarlembaga tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi menghasilkan mekanisme verifikasi dan tindak lanjut yang jelas. Setiap data yang terindikasi bermasalah perlu diklarifikasi berdasarkan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian, hubungan kelembagaan antara pengawas dan penyelenggara teknis dibangun dalam kerangka checks and balances: KPU melaksanakan pemutakhiran, Bawaslu mengawasi dan menguji kepatuhan serta akurasi proses, sedangkan lembaga terkait memberikan dukungan data dan informasi sesuai kewenangannya.

Pada saat yang sama, koordinasi kelembagaan perlu dibangun secara terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Temuan hasil pengawasan harus dituangkan dalam catatan pengawasan, disampaikan melalui mekanisme kelembagaan, dan dipantau tindak lanjutnya. Hal ini penting agar rekomendasi atau saran perbaikan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan terhadap kualitas data pemilih.

Kekuatan PDPB pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kualitas sistem dan database, tetapi juga pada kualitas kolaborasi antarlembaga. Data yang akurat membutuhkan proses yang terintegrasi; proses yang terintegrasi membutuhkan koordinasi; dan koordinasi membutuhkan pembagian kewenangan serta tanggung jawab yang jelas. Karena itu, Bawaslu Kota Baubau terus mendorong penguatan koordinasi dengan KPU Kota Baubau dan pemangku kepentingan terkait agar setiap potensi ketidaksesuaian data dapat segera diidentifikasi, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Melalui pengawasan yang kuat dan koordinasi kelembagaan yang efektif, PDPB diharapkan mampu menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kualitas data pemilih bukan hanya persoalan administrasi penyelenggaraan pemilu, tetapi merupakan bagian fundamental dari perlindungan hak konstitusional warga negara dan penguatan legitimasi proses demokrasi. Data pemilih yang berkualitas akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilihnya.