Puadi Tekankan Tiga Agenda Strategis Penguatan Hukum Pemilu 2029
|
BAWASLUBAUBAU – Anggota Bawaslu RI, Dr. H. Puadi, S.Pd., M.M., menekankan tiga agenda strategis untuk memperkuat hukum Pemilu 2029, yakni reformasi kelembagaan, penguatan memori kelembagaan, dan audit pascapemilu.
Penegasan itu disampaikan Puadi saat menjadi keynote speaker dalam diskusi DELIK (Dialog Edukasi dan Literasi Kepemiluan) edisi ke-4 yang digelar Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) secara daring, Rabu (21/10/2026).
Puadi mengatakan, desain Pemilu yang semakin kompleks menuntut penyelenggara pengawasan memiliki tata kelola yang efektif, pembagian beban kerja yang proporsional, serta koordinasi yang kuat antarlembaga.
"Penguatan kelembagaan tidak cukup melalui pembenahan administratif, tetapi harus dibangun melalui pembelajaran yang sistematis, peningkatan kompetensi, dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengalaman Pemilu sebelumnya," ujar Puadi.
Menurutnya, pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 harus menjadi pembelajaran strategis untuk memperbaiki mekanisme kerja dan memitigasi potensi risiko pada Pemilu 2029.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI ini menjelaskan, reformasi kelembagaan diarahkan pada penegasan mandat dan kewenangan, penguatan kapasitas organisasi, serta peningkatan akuntabilitas. Kelembagaan pengawas, kata dia, harus memiliki kejelasan peran dan dukungan sumber daya yang memadai agar mampu menghasilkan pengawasan yang berkualitas.
Agenda kedua, penguatan memori kelembagaan, menjadi penting agar pengetahuan teknis, praktik baik, serta persoalan yang muncul pada Pemilu sebelumnya tidak hilang akibat pergantian personel.
"Dokumentasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa harus dikelola secara sistematis sebagai referensi kerja. Dengan begitu, organisasi tidak terus-menerus mengulang kesalahan yang sama," jelasnya.
Sementara agenda ketiga, audit pascapemilu, merupakan instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan merumuskan langkah korektif.
"Hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penyempurnaan mekanisme pengawasan," tegasnya.
Puadi juga menekankan pengawasan harus berorientasi pada pencegahan risiko berbasis pemetaan kerawanan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.
"Teknologi bukan sekadar digitalisasi pekerjaan, melainkan instrumen untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan ketertelusuran proses pengawasan," ujarnya.
Ia menambahkan, revisi Undang-Undang Pemilu harus berangkat dari evaluasi berbasis bukti dan pengalaman penyelenggaraan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan memperkuat legitimasi demokratis hasil Pemilu.(Humas)
Penulis : B. Amin & Ld. Asmanang
Foto : Ld. Asmanang
Editor : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau