Lompat ke isi utama

Berita

Siapkan Pengawasan Pemilu 2029, Bawaslu Baubau Bedah Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses

kabanti 15

Program Kabanti Bawaslu Kota Baubau edisi ke-15 dengan menggelar diskusi bertema "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu" di Sekretariat Bawaslu Kota Baubau, Selasa (10/11/2026).

BAWASLUBAUBAU - Bawaslu Kota Baubau mulai menyiapkan diri dalam menghadapi pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2029 mendatang.

Persiapan tersebut dilakukan melalui program Kabanti edisi ke-15 dengan menggelar diskusi bertema "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu" di Sekretariat Bawaslu Kota Baubau, Selasa (10/11/2026).

Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd., M.A.P, mengatakan sengketa proses dan penanganan pelanggaran merupakan hal yang pasti akan dihadapi oleh Bawaslu pada setiap tahapan Pemilu.

Oleh karena itu, persiapan, diskusi, dan simulasi tentang tata cara, mekanisme, serta prosedur penyelesaian harus terus dilakukan.

"Kita boleh salah dalam latihan, tapi dalam memproses sengketa dan pelanggaran tidak boleh salah. Itulah kenapa kita harus terus berlatih. Karena kalau kita keliru, akan merusak rasa keadilan, merusak demokrasi, serta menunjukkan kita tidak profesional," kata Sarmin saat membuka kegiatan.

Ia pun menekankan kepada jajaran sekretariat untuk menjadikan momen Kabanti sebagai ajang diskusi pengawasan guna mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

kabanti 15

Senada, Anggota Bawaslu Kota Baubau, Muh. Syahran S., menjelaskan secara rinci prosedur dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Ia menyebutkan, sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa  peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

"Sebabnya adanya keputusan yang merugikan salah satu pihak. Dalam penyelesaian juga dibatasi dengan syarat minimal tiga hari," jelas Syahran.

Syahran menambahkan, ketika permohonan sengketa masuk, Bawaslu memiliki kewajiban untuk memeriksa kelengkapan dokumen. Jika masih terdapat kekurangan, Bawaslu akan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.

"Dan finalnya adalah kita lakukan mediasi dan adjudikasi yang putusannya mengikat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun Bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasan, potensi diajukannya upaya hukum oleh peserta Pemilu menunjukkan masih adanya hak-hak yang dirugikan dari pihak lain.

"Walaupun dalam perjalanannya kita telah melaksanakan pengawasan, bisa jadi ketika mereka melayangkan upaya hukum di Bawaslu, berarti ada hak-hak yang dirugikan dari pihak lain. Itulah kenapa diberikan ruang melalui penyelesaian sengketa proses," katanya.

Syahran juga menjelaskan bahwa apabila terdapat pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu, masih terdapat upaya hukum lanjutan, yakni dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Untuk itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Baubau ini meminta peningkatan SDM jajaran sekretariat harus terus dilakukan untuk pengawasan penyelenggaran Pemilu mendatang.

"Dengan terus latihan dan simulasi di Kabanti ini, akan menjadikan kita lebih siap dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu selanjutnya," pungkasnya.

kabanti 15

Sementara, narasumber, La Muin, S.H dalam materinya menjelaskan bahwa terdapat dua jenis sengketa proses Pemilu yang ditangani Bawaslu.

Pertama, PSAP atau Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu. PSAP merupakan sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu terkait proses dan tahapan Pemilu.

"Sengketa ini mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh Bawaslu secara berjenjang, mulai dari Bawaslu RI, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota," jelasnya.

Kedua, PSPP atau Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. PSPP merupakan sengketa yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan KPU yang dianggap merugikan peserta Pemilu. Dalam PSPP, pihak yang bersengketa adalah Pemohon (peserta Pemilu yang dirugikan) melawan Termohon (KPU), serta melibatkan Pihak Terkait yang berkepentingan terhadap objek sengketa.

Untuk mekanisme PSPP, lanjut La Muin, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama adalah permohonan dan verifikasi, di mana peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU diterbitkan. Tahap kedua adalah mediasi antarpihak yang mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk mencapai kesepakatan damai.

"Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan ke tahap ketiga, yakni sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum. Pada tahap ini, Majelis Adjudikasi Bawaslu akan memeriksa bukti, saksi, dan ahli, untuk kemudian menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat," jelas staf divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Baubau ini.

Dalam kesempatan ini juga, ia menekankan kondisi yang dapat menggugurkan sengketa, antara lain tidak memenuhi syarat formil, permohonan dicabut oleh pemohon, pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan objek sengketa tidak memiliki akibat hukum.

"Mekanisme ini sebagaimana di atur dalam Perbawaslu 9 tahun 2022 dan tata cara penyelesaiannya sebagaimana dalam Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses Pemmilu," pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, Kepala Sekretariat, para Kepala Subbagian, dan seluruh staf sekretariat. Diskusi dipandu moderator Zubair, S.H.,M.H. (Humas)

Penulis: B. Amin & Ld. Asmanang
Foto    : Ld. Asmanang
Editor  : Tim Humas Bawaslu Kota Baubau.